Pilkada 2020

Minggu, 1 Maret 2020 - 05:25 WIB

4 bulan yang lalu

logo

Pelantikan enam puluh (60) anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) dalam rangka pemilihan umum kepala daerah pada bulan september mendatang (Foto: TeamYPF/Edi Risal)

Pelantikan enam puluh (60) anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) dalam rangka pemilihan umum kepala daerah pada bulan september mendatang (Foto: TeamYPF/Edi Risal)

KPU Mabar Lantik 60 Anggota PPK

Floreseditorial.com, Labuan Bajo –
Komisi pemilihan umum daerah (KPUD) kabupaten Manggarai Barat, NTT melantik enam puluh (60) anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) dalam rangka pemilihan umum kepala daerah pada bulan september mendatang.

Keenam puluh anggota PPK yang menyebar di dua belas kecamatan merupakan hasil proses seleksi selama 46 hari dan dilantik di aula kantor KPUD Mabar, Sabtu (29/2/2020).

Robertus Verdimus Din, S.Sos, ketua KPUD Mabar dalam sambutannya menegaskan pentingnya totalitas dalam bertugas dan keharusan untuk menjaga integritas diri dan institusi dalam melaksanakan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan.

“PPK adalah perpanjangan tangan KPU di tingkat Kecamatan untuk melaksanakan setiap tahapan pemilihan 2020. Karenanya, PPK dituntut untuk bekerja penuh tanggung jawab, profesional, teliti, jujur dan adil serta independen” tegasnya.

Kepada anggota PPK terpilih, Robert juga menegaskan untuk melakukan komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan pemangku kepentingan di wilayah kecamatan masing-masing. Tujuannya bukan hanya untuk urusan teknis penyelenggaraan, tetapi juga untuk menyamakan kesepahaman, visi dan misi penyelenggaraan pemilihan yang berintegritas.

Sebelumnya, salah satu dari peserta yang lolos seleksi, Wenansius Giano PKK kecamatan Macang Pacar diketahui mendapat pengaduan masyarakat dimana yang bersangkutan terlibat bwrafiliasi dengan salah satu partai politik.

“sebelumnya yang bersangkutan saksi di tingkat kecamatan dari salah satu parpol saat rekapitulasi di tingkat kecamatan Mancang Pacar”, ungkap Robertus.

Menanggapi pengaduan tersebut, pihak KPUD mengambil sikap tegas menggantikan posisi yang berangkutan dengan Livianus Frebru Yuviano Agun.

“Kita tidak ingin ada spekulasi publik bahwa penyelenggara tidak indepnden. Karenanya ketika ada pengaduan, ya kita tindaklanjuti”, tambahnya.

Robert melanjutkan, dalam hal independensi KPU, ia berharap agar masyarakat berpartisipasi memberikan pengawasan kepada semua penyelenggara. Jika terlibat dan terbukti berafiliasi dengan salah satu paslon maka yang berangkutan dapat diberhentikan dari jabatanya.

Laporan : Edi Risal

Artikel ini telah dibaca 539 kali

Baca Lainnya
x