Pilkada 2020

Senin, 10 Februari 2020 - 08:03 WIB

5 bulan yang lalu

logo

Bawaslu Kabupaten Manggarai menggelar sosialisasi Netralitas ASN, TNI dan Polri dalam rangka Pemilihan kepala daerah Bupati dan wakil Bupati Manggarai (Foto: TeamYPF/Adrian Juru)

Bawaslu Kabupaten Manggarai menggelar sosialisasi Netralitas ASN, TNI dan Polri dalam rangka Pemilihan kepala daerah Bupati dan wakil Bupati Manggarai (Foto: TeamYPF/Adrian Juru)

Cegah Pelanggaran, Bawaslu Manggarai Sosialisasi Netralitas ASN

Floreseditorial.com, Ruteng – Bawaslu Kabupaten Manggarai menggelar sosialisasi Netralitas ASN, TNI dan Polri dalam rangka Pemilihan kepala daerah Bupati dan wakil Bupati 23 September 2020 mendatang di Aula Efata, Senin (10/2/2020).

Kegiatan ini merupakam sebagai salah satu bentuk pencegahan pelanggaran ASN. Netralitas ASN sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara termuat dalam pasal 9 ayat 2 menyatakan bahwa pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan berpotensi dari semua golongan partai politik. Juga termuat dalam pasal 123 ayat 3 menyatakan bahwa” pegawai ASN yang mencalonkan diri atau Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati atau walikota dan wakil bupati atau wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri.

Sosialisasi Netralitas ASN dibuka sendiri oleh ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai Marselina Lorensia yang didampingi oleh kedua temannya kordiv PHL Herybertus Harun dan Kordiv HPP Alfhan Manah.

Terlihat dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh komisioner Bawaslu NTT Melpi Minalria Marpaung Kordiv hukum dan segenap organisasi perangkat daerah kabupaten Manggarai.

Dalam sambutannya ketua Bawaslu Manggarai Marselina Lorensia mengatakan “Netralitas” ASN merupakan salah satu asas penting dalam proses pilkada. Ketidak netralitas ASN pada Pilkada dapat merugikan masyarakat.

“Netralitas ASN merupakan asas penting menjelang pilkada. Keberpihakan ASN bisa merusak masyarakat. Maka dari itu pemerintah sudah mengeluarkan sejumlah praturan perundang-undangan,” Kata Lorensi, Senin (10/2/2020).

“Namun demikian tingkat pelanggaran Sikap netralitas di kalangan ASN masih ditemukan. Sikap keberpihakan ASN dapat merusak masyarakat. Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi dari siapapun dan dari partai politik manapun,” tambahnya.

Terlihat kegiatan tersebut dihadiri komisioner Bawaslu NTT Kordiv hukum Melpi
Minalria Marpaung. Dalam materi sosialisasinya Melpi menjelaskan bahwa sosialisasi merupakan salah satu strategi pencegahan pelanggaran pemilihan.

“Strategi pengawasan Bawaslu ada pencegahan dan penindakan. Seperti sekarang ini Bawaslu sedang melakukan pencegahan, maka dilakukanya sosialisasi,” jelas Melpi, Senin (10/2/2020).

Melpi menyentil terkait dengan money politik, bahwa dalam pelanggaran kasus money politik pada Pilkada pemberi uang dan penerima keduanya akan dipidana. ASN juga tidak dilarang dalam kegiatan kampanye, hanya saja menurutnya setiap ASN yang hadir tidak boleh aktif dan menjadi pembicara.

“Kalau dalam pilkada kasus money politik, pemberi dan penerima keduanya akan kena,” ujarnya.

“Lalu berikutnya terkait dengan kehadiran ASN pada saat kampanye itu tidak masalah, hanya tidak bisa aktif seperti membantu mensosialisasikan paket atau calon,” tutup perempuan asal Belu itu di Aula Efata, Senin (10/2/2020).

Pilkada tahun 2020 akan digelari 270 wilayah di Indonesia yang akan diikuti 9 provinsi dan 224 kabupaten dan 37 kota. Manggarai merupakan salah satu dari 9 kabupaten di provinsi NTT.

Laporan: Adrian Juru

Artikel ini telah dibaca 485 kali

Baca Lainnya
x