Pilkada 2020

Jumat, 13 Desember 2019 - 07:02 WIB

2 bulan yang lalu

logo

Muhammad Achyar (Ist)

Muhammad Achyar (Ist)

Soal Keputusan MK, Praktisi Hukum: Edi Endy Gak Bisa Nyabup

Floreseditorial.com, Labuan Bajo – Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi mengenai pasal pencalonan mantan narapidana di pemilu kepala daerah (pilkada). Eks napi pun baru bisa mencalonkan diri lima tahun setelah masa hukumannya berakhir.

Sebelumnya Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menggugat Pasal 7 ayat 2 huruf (g) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan, Wali Kota.

Pasal 7 ayat 2 huruf g tersebut berbunyi, “…tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.”

“Pokok permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian,” kata Ketua Majelis Hakim Anwar Usman saat membacakan kesimpulan putusan di gedung MK, Jakarta, Rabu (11/12) seperti ditulis CNN

MK memutus eks napi ikut pilkada mesti memenuhi empat syarat. Salah satunya, eks napi diberi jeda lima tahun sejak masa hukumannya usai untuk mencalonkan di pilkada. Pertimbangan waktu untuk adaptasi tersebut menurut hakim, disesuaikan dengan satu kali periode pemilihan umum.

Menanggapi hal ini, praktisi hukum Muhammad Achyar Menjelaskan bahwa jika sudah seperti ini putusannya, jelas dan terang, maka untuk Pilkada Mabar, Edi Endi (EE) gak mungkin bisa lolos menjadi Calon Bupati.

“Pidana perjudian masuk menjadi salah satu tindak pidana yang disyaratkan dalam peraturan KPU tidak boleh dialami oleh calon kepala daerah, Pidana perjudian ancaman hukumannya di atas 5 tahun,” kata Muhammad Achyar.

Advokat itu menjelaskan bahwa seorang mantan terpidana yang ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun, hanya boleh maju Pilkada jika telah melewati jeda 5 tahun setelah usai menjalani masa hukuman.

“Ini sandungan buat EE, sebab dalam kasusnya sendiri, dia terjerat perkara judi itu tahun 2016, dan kalau tidak salah, selesai jalani masa hukuman sampai 2017,” kata Achyar.

Kutipan Amar Putusan MK (Sumber: CNN)

Dengan demikian, katanya lebih lanjut, jika dihitung dari dimulainya EE dihukum dan diputus sebagai terpidana judi dan usai menjalani masa hukuman, tetap keduanya masih dalam tenggang waktu kurang dari 5 tahun hingga nanti masa pendaftaran sebagai paslon maupun saat pemilihan pada September 2020.

Muhammad Achyar menyarankan agar Politisi Partai NasDem itu tetap fokus membantu rakyat kabupaten Manggarai Barat melalui lembaga DPRD.

“Karena pak Edi Endi uda Gak Mungkin Bisa Nyabup (Nyalon Bupati) jika merujuk pada putusan MK ini, dan sebagai edukasi bagi publik, putusan ini sudah sejalan dengan harapan dan aspirasi masyarakat” ungkapnya

Laporan: Andre Kornasen

Artikel ini telah dibaca 2881 kali

Baca Lainnya
x