Pilkada 2020

Selasa, 3 Desember 2019 - 02:10 WIB

2 bulan yang lalu

logo

Bupati Manggarai, Deno Kamelus (Foto: Floresa)

Bupati Manggarai, Deno Kamelus (Foto: Floresa)

Bawaslu Ingatkan Bupati Manggarai Agar Tak Mutasi Pejabat

Floreseditorial.com, Ruteng – Calon petahana tentu mempunyai posisi yang sangat strategis saat maju kembali menjadi pasangan calon pemilihan kepala daerah di suatu wilayah.

Melekatnya sejumlah kewenangan pada calon petahana ini tentu sangat berpotensi disalahgunakan jika tidak diawasi dengan baik.

Jelang Pilkada 2020, Bawaslu Manggarai Ingatkan Bupati Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Manggarai menyurati Bupati Kabupaten Manggarai Deno Kamelus agar tidak memutasi pejabat sebelum masa jabatannya berakhir atau dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon.

Diingatkan juga larangan menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Hal itu sesuai ketentuan pasal 71 Undang-undang 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota.

Surat himbauan bernomor 226/Bawaslu-Mgr/XI/2019 ditandatangani oleh ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai Marselina Lorensia, tertanggal 8 November 2019.

“Surat himbauan ini sifatnya hanya menghimbau dan juga mengingatkan serta bentuk pencegahan dini berkaitan dengan hal-hal yang tidak boleh dilakukan calon petahana,” kata Koordinator Divisi Pencegahan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga,Bawaslu Kabupaten Manggarai Herybertus Harun saat dihubungi media ini Selasa (3/12/2019).

Dalam Pasal 71 UU No 10/2016 disebutkan bahwa gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan.

Pasal ini juga melarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

“Jika bupati/wakil bupati, dan selaku petahana melanggar ketentuan tersebut, maka akan dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU kabupaten/kota, sanksinya itu didiskualifikasi sebagai calon,” kata Hery.

Hery menambahkan, dalam surat bernomor : 226/ Bawaslu-Mgr/XI/2019, Bawaslu Kabupaten Manggarai ingin mengingatkan kembali yang boleh dan tidak boleh dilakukan peserta pilkada, terutama calon yang berstatus petahana.

Ditanya mengenai upaya Bawaslu Kabupaten Manggarai meminimalisir pelanggaran disetiap tahapan pilkada di kabupaten manggarai, Hery menjelaskan akan terus melakukan sosialisasi pengawasan Pilkada 2020 secara masif.

Laporan : Adrianus Paju

Artikel ini telah dibaca 18 kali

Baca Lainnya
x