Politik

Jumat, 1 November 2019 - 09:58 WIB

2 minggu yang lalu

logo

Bendera Partai Demokrat (Ist)

Bendera Partai Demokrat (Ist)

Demokrat Pungut Biaya Bagi Cabup & Cawabup di Mabar, Ketua DPC: Itu Cara Kita Menguji Keseriusan Kandidat

Floreseditorial.com, Labuan Bajo – Dewan pimpinan cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Manggarai Barat dikabarkan memungut biaya pendaftaran kepada setiap bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati Kabupaten Manggarai Barat.

Informasi yang dihimpun media ini pungutan tersebut sebesar 10 juta rupiah untuk bakal calon bupati sedangkan untuk bakal calon wakil bupati dikabarkan sebesar 5 juta rupiah.

Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Manggarai Barat Rikar Jani membantah bahwa pungutan tersebut disebut sebagai uang pendaftaran.

“Sebetulnya bukan uang pendaftaran. Kalau uang pendaftaran, berarti kalau ada kandidat yang tidak bawa uang pendaftaran berarti kami tolak untuk didaftar. Nyatanya semua kandidat baik yang beri uang kepok maupun yang tidak kita proses daftar semua,” katanya saat dihubungi media Ini, Jumat (01/11).

Menurut Rikar, para bakal calon juga mengetahui rencana pembiayaan yang harus dikeluarkan panitia berkaitan pengiriman berkas ke DPW NTT dan DPP.

“Biaya pendaftaran itu adalah salah satu cara kita untuk menguji keseriusan kandidat. Tujuan dari pemungutan baiaya itu untuk rakercab yang dihadiri oleh DPD, DPC, PAC dan ranting dan di rakercap itu mengundang semua kandidat yang telah mendaftar untuk menyampaikan visi misinya,” tukasnya.

Menanggapi hal ini, pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Kupang Dr. Ahmad Atang menjelaskan bahwa tujuan berdirinya partai politik adalah untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan, karena itu partai memiliki salah satu fungsi partai politik yakni melaksanakan rekruitmen kader untuk menduduki jabatan politik.

“Dalam proses rekruitmen politik, setiap partai tentu memiliki role of the game masing-masing untuk menyeleksi para kandidat atau pasangan calon. Ada partai yang bebas dari bentuk kontribusi berupa mahar politik dari para kandidat, bahkan ada partai yang memasang tarif tertentu secara terbuka maupun tertutup namun selalu ada mahar,” kata Ahmad Atang.

Kasus yang terjadi di kabupaten Manggarai barat yang dilakukan oleh partai demokrat dengan menarik mahar politik kepada para kandidat tentu mereka memiliki aturan main sendiri, yang tentunya tidak melanggar aturan.

“Fenomena partai politik kita saat ini tidak lebih dari sekadar sebagai rental politik,” tegasnya.

Partai politik, kata Ahmad, tidak lagi mencetak kader politik masa depan namun menyediakan diri sebagai infrastruktur politik yang mengakomodir kepentingan politik berdasarkan mekanisme transaksional.

“Hal ini akan berbahaya karena politik kemudian dimaknai sebagai investasi bukan transformatif,” tutupnya.

Laporan : Jivansi Helmut

Artikel ini telah dibaca 309 kali

Baca Lainnya
x